RAPAT KOORDINASI TEPRA DENGAN SKPK LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT TANGGAL 22 JUNI 2017

1

TEPRA yang dibentuk Pada tanggal 7 September 2015, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Keppres tersebut intinya mengatur pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBN dan APBD (TEPRA), yang tugasnya antara lain memfasilitasi penyelesaian terhadap hambatan-hambatan yang terjadi dalam realisasi anggaran dan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pasal 2 Keppres Nomor 20 Tahun 2015). Pembentukan TEPRA dimaksud merupakan kelanjutan Tim Evaluasi Penyerapan Anggaran (TEPA) yang dibentuk oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) pada pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II. Menjadi berbeda karena TEPA yang diketuai oleh Kepala UKP4 mendasarkan pembentukkannya pada arahan Presiden tanggal 20 Desember 2012 sewaktu menyerahkan DIPA Kementerian/Lembaga kepada masing-masing Menteri/Kepala Lembaga di Istana Presiden, Jakarta.

TEPRA diharapkan dapat menjadi alat guna mempercepat penyerapan anggaran, dan memastikan APBN/APBD tepat sasaran sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Selain itu, TEPRA juga diharapkan dapat meminimalisir masalah dan hambatan yang menghambat penyerapan anggaran di kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Dengan tujuan demikian, TEPRA tidak hanya ‘beroperasi’ di lingkungan Pemerintah Pusat, namun TEPRA akan juga dibentuk di Pemerintahan Daerah sebagai perwakilan TEPRA di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga diharapkan dengan penyerapan anggaran sesuai dengan perencanaan pembangunan nasional, roda perekonomian dapat bergerak dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat sesuai dengan salah satu cita-cita dalam nawa cita bahwa Negara hadir dalam kehidupan warga negaranya.

2

Bappeda Aceh Barat dan TEPRA (Tim Evaluasi Dan Pengawasan Realisasi Anggaran) telah melakukan rapat evaluasi terhadap kinerja SKPK dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, kegiatan yang dilaksanakan di Aula Bappeda Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 22 Juni 2016 tersebut dihadiri oleh  Asisten Keistimewaan Aceh, Pembangunan dan Ekonomi, Pejabat Penghubung TEPRA yang juga menjabat Kepala BAPPEDA Aceh Barat, BKKKD, anggota TEPRA dan seluruh SKPK Pengelola Dana Alokasi Khusus dan Otonomi Khusus.

Kegiatan yang diadakan setiap bulan ini dilakukan dalam rangka melihat perkembangan dan kendala terhadap kegitan pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPK pada tahun 2017 ini , untuk bulan juni ini khususnya pengelolaan dana DAK dan OTSUS yang menjadi perioritas TEPRA. Hal ini disebabkan adanya target capaian keuangan  yang harus dicapai khusus untuk dana DAK dimana dana yang telah ditransfer harus direalisasikan sebesar 75% dari jumlah dana yang diterima.

Dana DAK yang telah ditransfer untuk tahap pertama dikabupaten Aceh Barat sebesar Rp. 32.152.700.000,- dari total pagu anggaran sebesar Rp. 107.175.678.000,- sementara realisasi anggaran yang baru dicapai sampai dengan tanggal 22 Juni 2017 adalah sebesar Rp.8.016.249.524,- atau sekitar 24,93%. Dari hasil evaluasi tersebut Untuk Dana DAK REGULER dengan pagu Rp.20.857.911.000,- jumlah dana yang telah ditransfer untuk tahap pertama sebesar Rp.6.257.372.000,- sedangkan realisasinya baru mencapai Rp.775.606.824,- atau sekitar 12, 40 %, Hal ini disebabkan beberapa SKPK belum selesai dalam proses pelelangan, diantaranya Dinas Pendidikan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan dan Dinas Perdagangan. Sementara untuk SKPK lain telah terjadi penyerapan anggaran dan diharapkan untuk bulan Juli akan mencapai target yang telah ditetapkan.

Sementara itu untuk dana DAK PENUGASAN dengan pagu RRp. 86.317.767.000,- dan jumlah dana tahap pertama yang telah ditransfer sebesar Rp.25.895.328.000,- baru terealisasi sebesar Rp.7.240.642.700,- atau sekitar 27.96%

Selanjutnya untuk Dana OTSUS Kabupaten Aceh Barat sebesar Rp. 145.172.828.135,- sampai dengan tanggal 22 Juni 2017 baru direalisasi sebesar Rp. 7.373.519.131,- dana yang telah ditransfer untuk tahap I (30%) sebesar Rp. 43.551.848.441, target yang harus dicapai 50% dari total dana yang telah dicapai sebesar Rp. 21.775.924.221,- dari 17 SKPK pengelola dana OTSUS hanya 1 SKPK yang telah melebihi target dari yang telah ditetapkan yaitu Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olah Raga Rp.566.533.200,- sementara untuk SKPK yang lain akan melakukan langkah-langkah percepatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dan akan dievaulasi kembali pada tanggal 7 Juli 2017 mendatang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>