MUSRENBANG PERUBAHAN RPJM ACEH BARAT TAHUN 2012 – 2017

REV RKPD 1

 

Meulaboh, Jum’at 16 Desember 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Aceh Barat telah melakukan Musrenbang Perubahan RPJM Aceh Barat Tahun 2012 – 2017 yang bertempat di Aula Bappeda Lantai II.

Acara tersebut diisi dengan pemaparan yang disampaikan oleh Kepala Bappeda Aceh Barat, Ir. Hamdani, M.Si dari Bappeda Provinsi Aceh dan Drs. Alfian Ibrahim. M.S yang merupakan perwakilan dari akademisi. Selanjutnya pemaparan dari Tim Penyusun tentang hasil perubahan RPJM Aceh Barat Tahun 2012 – 2017 dan dilanjutkan dengan tanggapan dari seluruh peserta Musrenbang Perubahan RPJM Aceh Barat Tahun 2012 – 2017 terhadap materi Musrenbang.

Adapun hasil kesepakatan terhadap kegiatan Musrenbang Perubahan RPJM Aceh Barat Tahun 2012 – 2017 adalah sebagai berikut :

KESATU                       : BAB I – PENDAHULUAN

                                      Penambahan Beberapa Dasar Hukum yang Baru diantaranya :

  1. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun  tentang  RPJM  Nasional Tahun 2015-2019.
  2. Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor   23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  3. Peraturan Pemerintah    Nomor     18    Tahun    2016    tentang Perangkat Daerah.
  4. Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang pemerintahan Desa

KEDUA                        : BAB II – GAMBARAN  UMUM KONDISI ACEH BARAT

Pemutakhiran data seluruh aspek pembangunan berdasarkan kondisi terkini.

KETIGA                       : BAB III – GAMBARAN  PENGELOLAAN  KEUANGAN

                                      SERTA KERANGKA PENDANAAN.

  1. Pemutakhiran Data   Keuangan   dengan  Menggunakan   Data Realisasi (2013-2015) dan Target Tahun 2016 dan 2017 baik berupa Pendapatan maupun Belanja.
  2. Realisasi Kapasitas  Riil Kemampuan  Keuangan  Aceh Barat  Untuk Pendanaan Pembangunan Tahun 2013-2015 dan Target Tahun 2016-2017 (Tabel 3. 7).
  3. Belanja Bantuan  Keuangan  Kepada  Provinsi/Kabupaten/Kota (Transfer Dana Otonomi Khusus) dan Transfer dana Desa /Gampong.

KEEMPAT                   :    BAB IV – ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS.

Masih relevan untuk dipertahankan pada masa sisa pelaksanaan RPJM Aceh Barat sampai tahun 2017.

KELIMA                       :   BAB V – VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN.

  1. Visi, Misi   dan  Tujuan  tetap   dipertahankan  karena   masih relevan sampai dengan akhir periode RPJM Aceh Barat tahun 2017.
  2. Beberapa sasaran  indikator  pembangunan  perlu dilakukan penyesuaian karena targetnya terlalu optimis dan mempertimbangkan target  RPJM Aceh Barat Tahun  2012-2017.

KEENAM                     :    BAB VI – STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

Masih relevan untuk dipertahankan pada masa sisa pelaksanaan RPJM Aceh Barat sampai tahun 2017.

KETUJUH                     :    BAB VII – KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM

                                        PEMBANGUNAN

  1. Delapan Prioritas  Pembangunan  masih  relevan  untuk dipertahankan pada  masa  sisa  pelaksanaan  RPJM   Aceh Barat  sampai tahun 2017.
  2. Penambahan Kebijakan dan Program yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan yang belum tersedia.
  3. Penyesuaian Kebijakan  dan  Program Pembangunan  dalam rangka menindaklanjuti  Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,  diantaranya Penggabungan dan Pemisahan Beberapa SKPK yang telah ada.

 

KEDELAPAN               :    BAB VIII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN.

  1. Program yang tercantum di dalam RPJM Aceh Barat Tahun 2012-2017 namun tidak dilaksanakan, di hapus dengan memberikan justifikasi pada sisa Periode Pelaksanaan RPJM Aceh Barat.
  2. Program yang tidak tertera di dalam RPJM Aceh Barat Tahun 2012-2017 namun di laksanakan, di cantumkan dengan memberikan justifikasi pada sisa Periode Pelaksanaan RPJM Aceh Barat .
  3. Khusus untuk Tahun  2017,  dilakukan penyesuaian  program pembangunan   mengikuti Susunan  Perangkat   Daerah Aceh Barat   sesuai dengan  Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat;

KESEMBILAN              :    BAB IX – PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH.

Beberapa Target indikator pembangunan dilakukan penyesuaian karena  targetnya  terlalu  optimis dan mempertimbangkan target RPJM Aceh Barat  2012-2017.

KESEPULUH                :    BAB X : PEDOMAN  TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN.

Penambahan   Poin   Kaidah   Pelaksanaan   untuk    menjelaskan Pedoman Implementasi Program.

KESEBELAS                 :    BAB XI : PENUTUP.

Tidak mengalami perubahan.

 

 

REV RKPD 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>