MUSRENBANG PEREMPUAN, ANAK DAN DISABILTAS KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2018

1

Bappeda Kabupaten Aceh Barat melaksanakan musrenbang Perempuan, Anak dan Disabilitas untuk menjaring aspirasi masyarakat dalam pembangunan khususnya perempuan, anak dan disabiltas, dan tahun ini merupakan tahun kedua pelaksanaan pembangunan musrenbang khusus untuk perempuan, anak dan disabilitas. Agenda daerah ini dilaksanakan mulai tanggal 12 s.d 24 Januari 2016 di 12 Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat. Peserta yang hadir pada acara ini adalah tokoh perempuan, perwakilan anak dan disabilitas di masing-masing gampong serta para Keuchik dan unsur Tuha Peut yang juga turut hadir untuk mendengar aspirasi dari kalangan perempuan, anak dan disabilitas. Usulan-usulan tersebut nantinya juga dapat menjadi pedoman bagi para Keuchik dalam menyusun program dan kegiatan dalam RKPG dan APBG Tahun 2017.

Kegiatan yang dibuka oleh Plt. Bupati Aceh Barat atau diwakili oleh Asisten II Setdakab Aceh Barat Drs. Muslim Raden, M. Si, dalam sambutannya beliau menyebutkan bahwa pelaksanaan musrenbang perempuan, anak dan disabilitas ini sangat penting karena akan menjaring aspirasi perempuan, anak dan disabilitas yang selama ini cenderung kurang mendapat perhatian secara khusus. Untuk itu kita duduk bersama disini ingin menggali sedalam mungkin aspirasi dari perempuan, anak dan disabilitas yang nantinya Insyaallah akan kita tampung dalam APBK Tahun 2018.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Barat HT. Ahmad Dadek, SH juga memberikan materi disetiap kecamatan tentang Mekanisme Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan khusus Perempuan, Anak dan Disabilitas Tahun 2018, Evaluasi Dana Desa Tahun 2016 dan Rencana Dana Desa Tahun 2017. Beberapa hal penting yang disampaikan oleh Kepala Bappeda terkait hal tersebut adalah :

  1. Untuk menyahuti usulan pada Tahun 2016, Kabupaten telah mengalokasikan dana di Tahun 2017 yang ditempatkan di dinas terkait seperti Dinas Sosial, di Kecamatan dan di Dana Desa.
  2. Kegiatan kedepan diupayakan agar memperhatikan kebutuhan perempuan, anak dan disabilitas.
  3. Evaluasi Dana Desa Tahun 2016
  4. Untuk Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2017, beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pihak kecamatan dan para keuchik dalam mengalokasikan anggaran yaitu :
  1. Untuk Kepentingan Anak-AnakKegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu yang alokasi anggarannya disesuaikan dengan jumlah penduduk gampong, tetapi disarankan ambil batas tertinggi dari batas anggaran yang ditetapkan. Anggaran ini digunakan untuk membayar honor kader posyandu, pembelian susu untuk balita, Ibu Hamil dan Lansia serta Pemberian Bubur dan lainnya.
    Jumlah penduduk di bawah 500 jiwa              :               Rp. 15.000.000 s.d Rp. 20.000.000;
    Jumlah penduduk 501 s.d 1.500 jiwa              :               Rp. 20.000.000 s.d Rp. 25.000.000;
    Jumlah penduduk lebih dari 1.500 jiwa          :               Rp. 25.000.000 s.d Rp. 35.000.000;
  1. Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan PKK Gampong, yang alokasi anggarannya juga disesuaikan dengan jumlah penduduk gampong. Anggaran ini jangan lagi digunakan untuk pemberian modal usaha, tetapi digunakan untuk pelatihan-pelatihan bagi kaum perempuan
    Jumlah penduduk di bawah 500 jiwa              :               Rp. 15.000.000 s.d Rp. 20.000.000;
    Jumlah penduduk 501 s.d 1.500 jiwa              :               Rp. 20.000.000 s.d Rp. 25.000.000;
    Jumlah penduduk lebih dari 1.500 jiwa          :               Rp. 25.000.000 s.d Rp. 35.000.000;
  1. Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan PAUD Gampong,
    dialokasikan biaya maksimal sebesar Rp. 6.000.000,00
  2. Pemberdayaan Ekonomi Gampong,
    anggaran ini juga dialokasikan dengan melihat jumlah penduduk di gampong.
    Jumlah penduduk di bawah 500 jiwa              :               Rp.100.000.000 s.d 150.000.000;
    Jumlah penduduk 501 s.d 1.500 jiwa              :               Rp.150.000.000 s.d 175.000.000;
    Jumlah penduduk lebih dari 1.500 jiwa          :               Rp.175.000.000 s.d 200.000.000;
    Ketentuan Penggunaan Anggaran ini adalah dana harus dikembalikan, 10% digunakan untuk Biaya Operasional, 10% untuk Pelatihan dan 80% untuk modal pemberdayaan ekonomi  yang diberikan dalam bentuk barang sesuai dengan usaha yang dilakukan. Pemberian modal usaha ini boleh bersifat individu.
  1. Mengalokasikan dana untuk Asuransi bagi Aparat Gampong;
  2. Mengalokasikan Dana Kesiapsiagaan Bencana minimal 50 Juta Rupiah;
  3. Mengalokasikan Dana Talangan ambulan minimal 5 Juta Rupiah;
  4. Mengalokasikan Dana untuk Akte Kelahiran dan Akte Kematian minimal 7,5 Juta Rupiah;
  5. Mengalokasikan Dana untuk Operasi Pasar, dana ini digunakan untuk membantu masyarakat miskin.

 

Pelaksanaan musrenbang perempuan, anak dan disabilitas mendapat respon positif dari masyarakat, antusiasme kalangan perempuan, anak dan disabilitas dalam mengikuti acara tersebut terlihat dengan hangatnya forum diskusi yang menghasilkan beragam usulan seperti permintaan modal usaha, pelatihan ketrampilan, taman baca + wifi, taman bermain, sepeda motor roda 3 untuk disabilitas, alat bantu dengar, dan banyak jenis usulan lainnya. selanjutnya hasil aspirasi yang dijaring melalui musrena ini akan di bahas kembali di tingkat Kabupaten pada Bulan Maret 2017.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>